Mendagri Optimis Seluruh Fraksi DPR Akan Sepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berita Dunia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku optimistis, kalau seluruh fraksi DPR bakalan menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan maupun Perppu Ormas di dalam rapat kerja pengambilan keputusan pada tingkat komisi di Komisi II DPR hari ini.

"Kami sangatlah optimistis sekali teman-teman pada fraksi terdapat kesepakatan. Mengenai terdapat catatan, itu sah-sah saja, karena itu masing-masing fraksi kepanjangan tersebut partai politik. Memiliki kepentingan, memiliki catatan yang dimana saya yakin kalau semuanya iyu sangatlah objektif," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (23/10/2017).

Tjahjo juga yakin, seluruh fraksi di DPR telah memiliki komitmen dengan Pancasila sebagai ideology negara dan juga UUD 1945, NKRI serta Bineka Tunggal Ika.

Dia juga mengatakan, kalau sebelum terdapat catatan untuk merevisi UU hasil dari Perppu Ormas, seluruh fraksi di DPR dimana harus sepakat untuk dapat menerima aturan tersebut yang disahkan terlebih dulu.

"Kami dari pihak pemerintah yang penting musyawarah mufakat terlebih dulu. Apa pun itu menyangkut ideologi Pancasila, negara memiliki aturan, dan Pancasila merupakan komitmen bukan hanya pemerintah namun juga anggota DPR. Seluruh fraksi, dan seluruh partai politik saya pikir telah komitmen dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan juga Bineka Tunggal Ika," kata Tjahjo.

Ia lantas menambahkan, kalau terdapat revisi, sama sekali tidak boleh mengubah hal yang telah final dan juga mengikat yaitu ideologi Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika, dan juga NKRI.

"Kalau yang lain itu mari kita duduk bersama. Wong dulu Perppu saja pada akhirnya berkembang juga oke. UU pemilu, pilkada juga berkembang tidak terdapat masalah," jelas Tjahjo Kumolo .

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly juga berharap kalau semua fraksi yang ada di DPR RI dapat menerima Perppu Ormas.

Terlebih lagi, menurut Menkumham, sebelumnya Komisi II juga telah mendengar pandangan dari TNI, Polri, pakar, dan juga pihak lain.

"Kita juga harapkan agar semua fraksi bisa menerima Perppu tersebut. Lobi-lobi telah dilakukan. Tentu saja tidak semua sepakat, namun saya juga berharap lewat pembahasan berikutnya bisa mengambil keputusan," tandas Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017.