Fadli Zon Membawa Sebuah Kabar Gembira Dari Filipina Untuk Para Anggota DPR

Berita Dunia - Wakil Ketua dari DPR RI Fadli Zon dikabarkan telah melakukan pertemuan bersama dengan Ketua Parlemen dari pihak Filipina, Pantaleon D Alvarez, pada sela-sela Sidang Umum yang ke-38 AIPA di Manila. Setelah pertemuan tersebut berakhir, Fadli Zon lantas mengungkapkan sebuah kabar gembira untuk seluruh anggota DPR RI.

"Ada sebuah kabar yang sangat menggembirakan, ketika makan siang bersama dengan Pantaleon, Ketua DPR Filipina, di sini kata dia pembuatan undang-undangnya benar-benar sangat lamban sekali. Ini adalah sebuah berita yang bagus untuk para anggota DPR RI. Karena dari sebanyak 210 rancangan undang-undang di dalam satu tahun, yang berhasil itu mereka selesaikan hanya delapan. Kita (DPR RI) buat 40, yang selesai itu juga delapan saja. Jadi, akan jauh lebih bagus bila kinerja DPR kita dibandingkan dengan di Filipina," kata Fadli ketika bertemu bersama dengan diaspora Indonesia di KBRI Manila, Filipina, pada hari Minggu (17/9/2017).

Menurut laporan dari politikus Partai Gerindra tersebut, bahwa parlemen dari Filipina mengaku telah lelah dengan adanya sistem kameral yang benar-benar dianutnya. Sebab, sistem tersebut jugalah yang menjadi penyebab lambannya pembuatan dari undang-undang di parlemen Filipina.

"(Selain anggota parlemen) Senator juga telah bilang kalau sistem kameral juga kadang dapat membuat semuanya menjadi kacau. Dari DPR sini (Filipina) membuat undang-undang yang dibawa ke senat, dan dari senat dibawa pergi lagi ke DPR. Jadi, untuk satu undang-undang saja benar-benar sangat luar biasa sulitnya, panjang, dan juga sedikit melelahkan. Jadi, untuk rekan anggota DPR yang ada di RI ini adalah salah satu kabar yang sangat gembira," ujar Fadli.

Ia menjelaskan, dengan adanya perbandingan jumlah undang-undang yang telah dibuat dan juga diselesaikan parlemen Filipina, kinerja DPR di Indonesia juga jauh lebih baik sebesar 25 persen.

"Hanya saja kadang-kadang masyarakat kita yang selalu dihitung yakni adalah produk undang-undang, seolah-olah DPR adalah pabrik undang-undang. Padahal, kita juga bukanlah sama seperti pabrik sepatu yang dimana selalu ditanya berapa produksi sepatu di dalam setahun. Seharusnya yang dilihat itu adalah prosesnya, itu membuatnya cukup lama sekali," Fadli memungkasi.